Berita Unik - Koordinat Harta Karun Bawah Laut RI, Dijual Oknum Tertentu Rp 1 Miliar


Berita Unik - Dengan 463 titik benda muatan kapal tenggelam (BMKT) di dasar laut Indonesia membaut para pemburu harta karun gelap mata. Jalan ilegal ditempuh, kongkalikong sana sini dilakukan demi memenuhi nafsu mendapat harta karun yang sudah terkubur selama berabad-abad itu. Kasubdit pengawasan produk dan jasa kelautan PSDKP, Halid Yusuf, mengatakan untukmemperoleh informasi titik korrdinat di mana harta karun berada, ada oknum yang bekerja sama dengan para nelayan.

Bahkan diakuinya ada pihak-pihak tertentu sengaja menjual titik koordinat tersebut. Titik koordinat ini sudah jadi rahasia umum bagi mereka yang tahu terkait BMKT ini. Pelaku usaha ilegal membeli titik koordinat pada pihak-pihak tertentu, bisa nelayan atau pengusahagelap yang sudah lama berkecimpung di bisnis BMKT. jadi titik koordinat diperjualbelikan.

Halid menggambarkan perputaran uang dari bisnis haram BMKT lantaran dilakukan  ilegal tanpa izin dari pemerintah Indonesia. Lanjutnya, contoh kasus pencurian harta karun di Kepulauan Natuna, ada nelayan atau pihak-pihak tertentu menjual satu titik koordinat kepada oknum lain dengan harga Rp 200 juta. Kemudian oleh oknum tersebut dijual lagi kepada pihak lainnya seharga Rp 1 miliar.

Ini bisnis yang besar, pasar gelapnya banyak di Singapura, kan dekat dengan Batam. BMKT dicampur dengan barang lain.. Untuk mengklaim titik korrdinat harta karun itu tepat dan benar, Halid bilang dilibatkan pihak lain lagi yang tahu seluk beluk titik koordinat tersebut karena sudah malang melintang di bisnis ini. Terkait keterlibatan oknum dari aparat keamanan dan pemerintahan, Halid menduga ada sokongan oknum tersebut untuk memuluskan aksi para maling harta karun di laut Indonesia.

Oknum aparat mungkin ada sih, tapi untuk mengendusnya susah ya. Kadang kala ada permainan dari oknum tersebut. Menurutnya, sesuai arahan Menteri Susi, pemerintah mengambil alih pengangkatan di loaksi BMKT yang rawan terjadinya penjarahan, seperti Natuna, Selayar, dan pulau lainnya. Hanya saja untuk melakukan pengangkatan sendiri tanpa bantuan pihak swasta membutuhkan proses cukup panjang.

Kita harus siapkan regulasi, izin lokasi, izin pengelolaan, peraturan Menteri KP tentang pengangkatan BMKT oleh pemerinntah dan anggaran yang cukup besar. Untuk diketahui Presiden melalui proses Keppres nomor 19 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keppres nomor 12 tahun 2009 membentuk panitia Nasional pengangkatan dan pemanfaatan BMKT (PANNAS BMKT) yang diketuai Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian Menteru Susu mengeluarkan peraturan Menteri terkait perpanjangan moratorium izin pengangkatan BMKT untuk penanaman modal, termasuk asing yang tertuang dalam Perpres nomor 44 tahun 2016.



0 comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.